Kuasa hukum jelaskan alasan Sarwendah perlu bicara
Sarwendah Tan akhirnya memberikan klarifikasi yang selama ini ditunggu publik terkait konflik dengan Ruben Onsu. Lewat kuasa hukum, Chris Sam Siwu, ia memaparkan beberapa hal yang sempat menjadi keberatan.
Penjelasan ini bukan sekadar reaksi cepat. Chris menyusun jawaban berdasarkan poin yang dianggap keliru dari narasi pihak Ruben maupun dari rumor yang beredar di media sosial.
Dalam materi yang disampaikan, ada beberapa tema besar yang diangkat. Beberapa di antaranya berhubungan langsung dengan urusan anak, sementara yang lain menyasar bagaimana isu finansial ditulis dan disebarkan.
Tuduhan sulit bertemu anak dipatahkan dengan kronologi komunikasi
Chris menegaskan bahwa tuduhan “sulit bertemu anak” tidak sejalan dengan fakta. Ia menyebut komunikasi terakhir soal anak terjadi pada akhir tahun 2025.
Setelah periode itu, Ruben dikatakan nyaris tidak menghubungi Sarwendah untuk merencanakan pertemuan. Sementara itu, komunikasi terakhir Ruben dengan anak-anaknya disebut terjadi pada April 2026.
Menurut Chris, tuduhan mempersulit hanya bisa dibenarkan jika ada permintaan pertemuan yang ditolak. Tetapi dalam keterangan pihak Sarwendah, belum pernah ada permintaan yang ditolak.
“Kalau memang ada permintaan, mestinya ditolak atau tidak. Faktanya, tidak ada permintaan pertemuan yang ditolak,” ujar Chris.
Dengan penjelasan itu, pihak Sarwendah mendorong publik untuk menilai tuduhan secara logis: mempersulit berarti ada akses yang dihambat, bukan sekadar pertemuan yang jarang terjadi.
Anak hadir saat live: bukan skema konten
Poin berikutnya adalah tudingan eksploitasi anak. Pada bagian ini, Chris mengoreksi narasi yang mengarah bahwa Sarwendah menjadikan anak sebagai senjata untuk rating.
Chris menyebut tidak demikian. Anak-anak—Thalia dan Thania—disebut muncul saat live karena suasana dan kondisi rumah, bukan karena strategi memikat perhatian.
Chris menegaskan bahwa Sarwendah tidak memiliki kebiasaan menggunakan anak untuk menaikkan popularitas. Menurutnya, anak-anak hadir karena mereka bagian dari rumah, dan Sarwendah tidak membatasi keberadaan anak secara dipaksakan.
“Jangan dipelintir seakan-akan anak dijadikan senjata menaikkan rating. Tidak,” tegas Chris, sekaligus menolak framing yang menuduh ada niat tertentu untuk memanfaatkan anak.
Chris juga menyatakan bahwa anak-anak justru dipandang sebagai prioritas. Dengan cara pandang itu, pihak Sarwendah merasa tuduhan eksploitasi tidak layak disematkan tanpa dasar.
Bantahan kerugian Rp20 miliar: disebut berlebihan
Urusan finansial juga diklarifikasi. Beredar rumor bahwa Sarwendah rugi hingga Rp20 miliar karena vakum berjualan online setelah muncul respons negatif dari warganet.
Chris tidak menerima angka tersebut. Ia menyebut kerugian Rp20 miliar sebagai hoaks.
Chris mengakui bahwa bila jualan yang biasanya dilakukan setiap hari berhenti, maka pendapatan memang bisa berkurang. Tapi, ia menolak kesimpulan bahwa dampaknya setinggi Rp20 miliar.
“Pastilah ada kerugian. Biasanya jualan setiap hari, sekarang tidak. Tapi sekalipun ada kerugian, tidak sebesar yang diberitakan,” kata Chris.
Pihak Sarwendah ingin publik memahami perbedaan antara dampak yang mungkin ada dan angka yang dibesar-besarkan.
Strategi komunikasi: klarifikasi agar tidak terus jadi “cerita besar”
Dari cara klarifikasi dibuka dan disampaikan, terlihat bahwa pihak Sarwendah mencoba mengontrol agar rumor tidak menjadi cerita yang terus memanas. Konflik keluarga seperti ini biasanya punya efek ikutan di banyak topik, termasuk finansial dan gaya hidup.
Namun, setiap topik punya perbedaan konteks. Maka, klarifikasi dilakukan dengan memisahkan poin satu per satu agar publik tidak menyatukan semuanya.
Dengan pendekatan ini, Sarwendah tidak lagi hanya diserang lewat narasi publik, tapi menjawab lewat struktur yang lebih jelas.
Penutup: tiga isu yang dibantah dijelaskan dengan nada tegas
Pada akhirnya, artikel ini menyorot tiga klarifikasi penting: akses bertemu anak, isu eksploitasi anak dalam live, serta rumor kerugian Rp20 miliar.
Pihak Sarwendah berusaha memperjelas fakta, bukan memperpanjang debat. Dengan penekanan kronologi dan bantahan angka, publik diharapkan bisa menilai tuduhan secara lebih hati-hati.
