Pengungkapan Serius oleh Wakil Gubernur
Pada 15 April 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai peredaran oli palsu yang menggunakan logo Pertamina. Dalam konferensi pers yang digelar di Pontianak, ia menyatakan bahwa peredaran barang ilegal ini telah merugikan masyarakat dan perusahaan hingga mencapai Rp85 miliar per bulan. Krisantus meminta Pertamina untuk segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.
Krisantus menegaskan bahwa oli palsu tersebut diduga berasal dari China dan menggunakan merek Pertamina secara ilegal. “Ini adalah masalah serius yang telah berlangsung cukup lama, dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dari Pertamina untuk menghentikan peredaran oli palsu ini agar tidak semakin meluas.
Dalam pernyataannya, Krisantus juga menunjukkan bukti fisik dan hasil penelitian laboratorium yang mendukung klaimnya tentang keberadaan oli palsu. “Kami tidak bisa membiarkan masyarakat terus dirugikan oleh produk yang tidak berkualitas. Ini dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan membahayakan keselamatan pengguna,” tambahnya.
Dampak Ekonomi yang Signifikan
Peredaran oli palsu ini tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga berdampak buruk pada perekonomian lokal. Krisantus memperkirakan kerugian yang dialami oleh masyarakat bisa mencapai Rp85 miliar setiap bulannya. “Jumlah ini sangat signifikan dan harus segera ditangani,” katanya.
Kondisi ini semakin memburuk karena banyak kendaraan yang mungkin telah menggunakan oli palsu tanpa disadari oleh pemiliknya. “Kami harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya menggunakan oli palsu. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga keselamatan,” tegas Krisantus.
Oli palsu dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin kendaraan, yang pada akhirnya akan menambah beban biaya perbaikan bagi pemilik. “Kita tidak bisa mengabaikan risiko ini. Pelindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Tindakan yang Diharapkan dari Pertamina
Krisantus mendesak Pertamina untuk segera mengambil tindakan hukum. “Kami berharap Pertamina tidak hanya berdiam diri. Mereka harus melapor ke kepolisian agar kasus ini segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan alasan di balik lambatnya respons dari Pertamina terhadap masalah ini. “Dengan kerugian besar dan citra merek yang tercemar, mengapa mereka tampak pasif?” tanyanya. Krisantus merasa bahwa tindakan tegas sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan memperbaiki citra perusahaan.
Sebagai langkah awal, laporan resmi ke pihak kepolisian adalah kunci untuk membuka penyelidikan dan menindak pelaku yang terlibat dalam peredaran oli palsu. “Kita tidak bisa membiarkan praktik ilegal ini terus berlanjut,” tegasnya.
Kesadaran Masyarakat yang Diperlukan
Krisantus juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Ia mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli oli. “Jangan hanya memilih berdasarkan harga. Pastikan Anda membeli dari sumber yang terpercaya,” sarannya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran, Krisantus berencana untuk meluncurkan kampanye informasi tentang bahaya oli palsu. “Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat,” ujarnya.
Kampanye ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali produk asli dan membedakannya dari produk palsu. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak berkualitas,” tambahnya.
Kerja Sama dengan Pihak Berwenang
Krisantus menyatakan bahwa kolaborasi dengan pihak berwenang sangat penting untuk menangani masalah ini. “Kami perlu bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan razia terhadap produk-produk yang tidak sesuai,” katanya.
Ia berharap langkah-langkah ini dapat mengurangi peredaran oli palsu di Kalimantan Barat. “Kami tidak ingin masyarakat terus dirugikan. Tindakan tegas harus diambil,” ungkapnya.
Krisantus berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil. “Kami akan terus menyuarakan pentingnya kesadaran masyarakat dan perlunya tindakan hukum untuk melindungi konsumen,” ujarnya.
Tindakan Hukum yang Diperlukan
Krisantus menegaskan bahwa pelaku yang terlibat dalam peredaran oli palsu harus diadili. “Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, maka kita akan terus menghadapi masalah yang sama di masa depan,” katanya.
Ia juga meminta Pertamina untuk segera mengambil langkah hukum agar masalah ini tidak semakin meluas. “Kami tidak ingin ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Kami butuh tindakan nyata,” tegasnya.
Dengan adanya laporan resmi ke polisi, diharapkan proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik. “Kami harus memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal,” tambahnya.
Penutup
Kasus peredaran oli palsu berlogo Pertamina di Kalimantan Barat adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan Pertamina, diharapkan masalah ini bisa segera teratasi. Kesadaran masyarakat dan tindakan preventif yang tepat adalah kunci untuk melindungi konsumen dari produk-produk palsu yang merugikan.
Krisantus berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. “Kami tidak ingin masyarakat dirugikan karena produk yang tidak berkualitas. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
