Pyongyang – Bencana banjir besar yang melanda provinsi Chagang Korea Utara pada Juli 2024 memicu tindakan tegas dari pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un. Sebanyak 30 pejabat pemerintah dieksekusi mati pada Agustus 2024 karena dianggap lalai dalam melakukan mitigasi yang memadai. Banjir itu merenggut ribuan nyawa dan memaksa lebih dari 15.000 orang mengungsi. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh TV Chosun dan kemudian dilaporkan oleh media internasional seperti The Straits Times dan Independent.
Eksekusi terhadap para pejabat ini dilakukan setelah banjir menghancurkan ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur penting, termasuk jalan dan jalur kereta api. Pemerintah Korea Utara menyebutkan bahwa banjir ini berdampak luas, terutama di kota Sinuiju dan Uiju, dua kota utama di wilayah yang paling parah terdampak banjir. Kim Jong Un mengatakan bahwa kelalaian pejabat dalam mengantisipasi dan mengatasi bencana ini tidak dapat ditoleransi, sehingga harus ada tindakan tegas.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyebutkan bahwa mereka sedang mengawasi situasi di Korea Utara dengan saksama, namun tidak merinci lebih jauh mengenai eksekusi pejabat tersebut. Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menolak memberikan tanggapan mengenai insiden ini.
Pada pertemuan darurat yang diadakan setelah banjir, Kim Jong Un secara eksplisit menyatakan bahwa pejabat yang gagal melaksanakan tugasnya dalam melindungi rakyat akan dihukum berat. Hal ini ditegaskan dengan eksekusi yang dilakukan pada Agustus, di mana pejabat daerah yang terlibat dalam penanganan bencana langsung dieksekusi.
Di sisi lain, propaganda Korea Utara menampilkan Kim Jong Un yang memantau langsung upaya penyelamatan, namun tidak melaporkan jumlah korban tewas secara resmi. Korea Central News Agency (KCNA) melaporkan bahwa sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan dari daerah bencana, namun tidak ada informasi yang menyebutkan jumlah pasti korban jiwa yang jatuh.
Kim Jong Un juga menolak bantuan internasional yang ditawarkan setelah bencana banjir. Dia lebih memilih untuk merelokasi ribuan warga yang terkena dampak ke Pyongyang, di mana mereka akan menerima bantuan dari pemerintah. Proses rekonstruksi di wilayah yang terdampak diperkirakan akan selesai dalam dua hingga tiga bulan, dan selama itu pemerintah berjanji untuk terus memberikan dukungan kepada warga yang membutuhkan.
