Pemerintah Indonesia mulai menyusun aturan baru terkait penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor pendidikan. Salah satu poin utama kebijakan tersebut adalah pembatasan penggunaan chatbot AI instan oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam agenda penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di lingkungan pendidikan.
Dalam kebijakan yang sedang disiapkan, siswa SD hingga SMA tidak diperbolehkan memanfaatkan layanan chatbot AI instan seperti ChatGPT, Gemini, Claude, maupun Meta AI untuk mencari jawaban secara langsung.
Pratikno menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang teknologi dalam proses belajar. Pemerintah justru ingin memastikan penggunaan teknologi digital dilakukan secara tepat dan tidak mengganggu perkembangan kognitif siswa.
“Pendidikan dasar dan menengah tidak diperbolehkan memanfaatkan AI instan seperti tanya ke ChatGPT dan seterusnya,” kata Pratikno dalam kegiatan yang berlangsung di kantor Kemenko PMK di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Aturan Tertuang dalam SKB Tujuh Menteri
Pembatasan tersebut akan menjadi bagian dari SKB tujuh kementerian yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh sejumlah pejabat kementerian, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Selain itu, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Pemerintah menegaskan bahwa aturan ini disusun untuk memitigasi risiko penggunaan teknologi digital sekaligus memastikan AI tetap dapat dimanfaatkan secara positif dalam dunia pendidikan.
Pratikno menyebut teknologi AI masih dapat digunakan jika dirancang secara khusus untuk mendukung proses pembelajaran, misalnya dalam bentuk simulasi robotik, aplikasi edukasi, atau sistem pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan untuk sekolah.
Kekhawatiran Brain Rot dan Penurunan Kognitif
Alasan utama pembatasan chatbot AI adalah kekhawatiran terhadap dampak negatif pada kemampuan berpikir anak.
Menurut Pratikno, penggunaan AI instan yang terlalu mudah dapat memicu fenomena yang disebut brain rot atau penurunan kualitas berpikir akibat terlalu sering menerima informasi tanpa proses analisis.
Ia juga menyinggung risiko yang disebut sebagai cognitive debt, yaitu kondisi ketika kemampuan berpikir kritis anak berkurang karena terlalu bergantung pada teknologi untuk menyelesaikan tugas atau mencari jawaban.
Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi perkembangan kemampuan kognitif siswa jika tidak diatur sejak dini.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti tingginya paparan teknologi digital terhadap anak dan remaja di Indonesia. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa rata rata screen time remaja di Indonesia telah mencapai lebih dari 7,5 jam per hari.
Durasi penggunaan layar tersebut dianggap cukup tinggi dan berpotensi berdampak pada kesehatan mental anak jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan interaksi sosial.
Dalam hal ini, Pratikno menyoroti pentingnya meningkatkan waktu aktivitas di luar layar atau yang disebut sebagai green time.
Green time merujuk pada aktivitas anak di luar ruangan, seperti bermain, olahraga, atau kegiatan sosial yang tidak melibatkan perangkat digital.
Pemerintah Juga Atur Media Sosial Anak
Selain pembatasan penggunaan AI, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan terkait penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur.
Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah akan menonaktifkan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun secara bertahap mulai 28 Maret 2026.
Pada tahap awal, pemerintah akan menargetkan sejumlah platform digital besar seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.
Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, kebijakan tersebut bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko digital seperti konten pornografi, perundungan siber, penipuan daring, serta kecanduan media sosial.
Pemerintah juga menilai algoritma platform digital memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak sehingga perlu ada perlindungan yang lebih kuat.
Tanggapan: AI Perlu Diatur, Bukan Sekadar Dibatasi
Pembatasan penggunaan AI di dunia pendidikan menimbulkan perdebatan di kalangan pendidik dan pengamat teknologi.
Di satu sisi, pembatasan dinilai penting untuk menjaga proses belajar tetap mendorong kemampuan berpikir kritis siswa. Pendidikan pada dasarnya menekankan proses memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara mandiri.
Namun di sisi lain, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari hari. Banyak sektor industri, penelitian, dan profesi modern yang mulai menggunakan AI sebagai alat bantu kerja.
Dalam konteks tersebut, sejumlah pengamat menilai pendekatan yang lebih efektif bukan hanya membatasi penggunaan AI, tetapi juga mengajarkan cara memanfaatkannya secara bijak.
AI pada dasarnya merupakan alat. Teknologi ini dapat membantu manusia mencari informasi, memahami konsep, hingga mempercepat proses analisis.
Risiko muncul ketika teknologi tersebut digunakan sebagai pengganti proses berpikir.
Jika siswa hanya menyalin jawaban dari AI tanpa memahami isinya, maka teknologi berpotensi melemahkan proses belajar. Sebaliknya, jika AI digunakan untuk menjelaskan konsep atau membantu eksplorasi ide, teknologi justru dapat memperkuat proses pendidikan.
Karena itu, tantangan utama pendidikan di era AI bukan hanya mengendalikan teknologi, tetapi juga memastikan manusia tetap menjadi pengendali utama dalam proses belajar.
