Belum reda perdebatan tentang hak dan perlindungan masyarakat, insiden penembakan yang menewaskan remaja di Makassar kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Inspektur Satu N, anggota kepolisian yang terlibat, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Bertrand Eka Prasetyo Radiman yang berusia 18 tahun. Insiden ini memicu ketidakpuasan di kalangan warga yang menuntut keadilan dan transparansi.
Latar Belakang Kejadian
Insiden ini terjadi pada tanggal yang belum secara resmi diumumkan oleh pihak kepolisian. Namun, berita mengenai penembakan ini langsung menyebar di media sosial, memicu gelombang kemarahan dan keprihatinan. Dalam konteks penggerebekan yang dilakukan oleh Tim Khusus Polrestabes Makassar, Bertrand menjadi korban ketika Iptu N mengeluarkan tembakan yang mengakibatkan kematiannya.
Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Arya Perdana, mengklaim bahwa tembakan tersebut hanyalah sebuah kesalahan. “Senjata yang digunakan tiba-tiba meletus, kami anggap ini adalah kelalaian,” jelas Arya. Namun, berbagai pihak mempertanyakan kesahihan pernyataan tersebut.
Penetapan Sebagai Tersangka
Pada 4 Maret 2026, Polda Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa Iptu N telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Komisaris Besar Didik Supranoto, mengonfirmasi pengumuman tersebut. “Penyidik Polrestabes sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Proses hukum akan berlanjut,” ujarnya.
Penetapan ini membawa harapan sekaligus kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak yang menantikan transparansi dalam proses hukum ini, sementara sebagian lainnya meragukan kemampuan pihak kepolisian untuk menegakkan keadilan.
Sidang Etik untuk Tersangka
Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Iptu N akan menjalani sidang etik guna mempertanggungjawabkan tindakannya. “Pemeriksaan kode etik akan ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel,” ungkap Didik.
Proses sidang etik ini dianggap penting untuk menilai apakah Iptu N melanggar kode etik kepolisian. “Kami ingin semua pihak mengawasi proses ini agar tidak ada yang disembunyikan,” tambah Didik, menekankan pentingnya akuntabilitas di tubuh Polri.
Respon Keluarga dan Masyarakat
Keluarga Bertrand sangat berduka atas kehilangan mendalam ini. “Kami datang untuk mencari keadilan bagi anak kami. Dia tidak pantas dihabisi seperti ini,” ungkap anggota keluarga saat diwawancara di luar rumah sakit tempat Bertrand meninggal.
Advokasi dari masyarakat sipil juga bergema. Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Muhammad Ansar, menekankan bahwa penembakan ini jelas melanggar prosedur yang ada. Menurutnya, insiden ini menunjukkan betapa buruknya etika yang ada dalam kepolisian. “Kami mendesak agar pelaku segera dinonaktifkan dan diproses dengan benar,” katanya.
Mengusut Dugaan Pelanggaran
Kapolres Makassar, Arya Perdana, berjanji untuk menyelidiki secara menyeluruh semua aspek dari kejadian ini. Dia menegaskan, “Ada pelanggaran pidana yang akan kami kenakan pada yang bersangkutan, dan kode etik akan diproses secara paralel.”
Hal ini menggugah harapan akan adanya keadilan. Namun, banyak masyarakat yang meragukan efektivitas janji-janji tersebut, mengingat sejarah panjang tindakan aparat yang belum diusut tuntas.
Tantangan bagi Kepolisian
Kasus ini bukan hanya soal tindakan individu dari Iptu N, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam institusi kepolisian di Indonesia. “Ini adalah salah satu contoh kasus yang menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam tubuh Polri,” kata seorang akademisi yang mengamati situasi ini.
Aktivis hak asasi manusia pun berpendapat bahwa situasi seperti ini perlu menjadi titik tolak bagi perbaikan di kepolisian. “Kami tidak ingin melihat insiden serupa terjadi lagi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab harus dihukum seberatnya,” tegasnya.
Harapan untuk Reformasi
Keluarga Bertrand berharap agar kematian anaknya tidak menjadi sia-sia. Mereka ingin insiden ini menjadi momentum untuk reformasi. “Kami ingin keadilan, bukan hanya bagi anak kami, tetapi bagi semua warga yang berhak mendapatkan perlindungan,” ungkap anggota keluarga lainnya.
Di sisi lain, masyarakat juga mulai menyadari pentingnya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. “Kami tidak bisa lagi diam. Ketidakadilan yang sudah terlalu lama harus diakhiri,” kata seorang aktivis muda.
Mendorong Partisipasi Publik
Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan bisa proaktif dalam mengawal proses hukum dan memberikan masukan kepada pihak kepolisian. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan,” jelas seorang pegiat sosial.
Aksi demonstrasi mendukung keluarga Bertrand menunjukkan solidaritas yang kuat di kalangan warga. “Ini adalah suara kita bersama. Kami ingin menegaskan bahwa aksi kekerasan tidak bisa ditoleransi,” bunyi salah satu spanduk dalam aksi tersebut.
Sidang Hukum dan Etik
Saat sidang etik dilangsungkan, banyak mata akan tertuju pada proses tersebut. “Kami ingin melihat seberapa berani polisi mengusut anggotanya sendiri. Ini akan menentukan masa depan kepercayaan publik,” kata seorang pengamat.
Proses ini akan menjadi ujian bagi kepolisian dalam menghadapi ketidakpuasan masyarakat. Jika ditemukan bukti bahwa Iptu N benar-benar melakukan pelanggaran, langkah selanjutnya akan diambil untuk memutuskan hukuman yang sesuai.
Pilihan Perbaikan di Polri
Dengan perhatian yang besar terhadap kasus ini, kepolisian diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Diskusi mengenai reformasi kebijakan penggunaan senjata api menjadi semakin mendesak.
“Pelatihan dan prosedur yang lebih ketat harus diterapkan agar tidak ada lagi kejadian serupa. Resiko yang dihadapi masyarakat terlalu tinggi,” jelas seorang anggota kepolisian yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kesimpulan
Kejadian penembakan remaja di Makassar ini menjadi pengingat akan perlunya reformasi di tubuh kepolisian. Penetapan Iptu N sebagai tersangka hanyalah langkah awal dalam proses hukum yang lebih panjang. Keberanian untuk melakukan perubahan dan memastikan akuntabilitas akan menjadi kunci untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Insiden ini memaksa kita semua untuk merenungkan kembali bagaimana perlindungan dan keadilan dapat ditegakkan di tengah tantangan besar dalam penegakan hukum. Dengan suara masyarakat yang terus didengar dan tindakan yang tegas, harapan akan sistem yang lebih baik di masa depan masih ada.
