Latar Belakang Penonaktifan Edy Setyanto
Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo, Kapolresta Sleman, baru-baru ini dinonaktifkan dari jabatannya akibat penanganan kasus yang melibatkan Hogi Minaya. Hogi, seorang pria berusia 43 tahun, menjadi tersangka setelah membela istrinya dari tindakan penjambretan. Keputusan penonaktifan ini tertuang dalam Surat Perintah Kapolda DIY dengan nomor Sprin/145/I/KEP./2026 tertanggal 30 Januari 2026. Surat ini menandai langkah signifikan dalam pengawasan internal kepolisian di wilayah D.I. Yogyakarta.
Edy Setyanto, yang dilantik sebagai Kapolresta Sleman pada Januari 2025, kini ditempatkan sebagai Pamen Polda DIY. Penonaktifan Edy diambil berdasarkan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) yang menemukan adanya pelanggaran dalam pengawasan penyelesaian kasus Hogi. Langkah ini dianggap perlu untuk mempermudah pengawasan lebih lanjut oleh pihak Propam.
Dalam konteks ini, penonaktifan Edy Setyanto bukan hanya sebuah tindakan disiplin, tetapi juga mencerminkan upaya untuk memastikan integritas penegakan hukum di Sleman. Menurut informasi yang beredar, pengawasan yang lemah dalam kasus ini menjadi perhatian utama bagi pimpinan kepolisian.
Penggantian Posisi Sementara Kapolresta Sleman
Setelah penonaktifan Edy Setyanto, Kombes Roedy Yoelianto, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda DIY, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolresta Sleman. Penunjukan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran operasional di Polresta Sleman selama transisi kepemimpinan. Peran Roedy sangat penting dalam menjamin bahwa semua kegiatan kepolisian berjalan tanpa ada gangguan.
Kondisi ini juga menarik perhatian media dan masyarakat, yang berupaya memahami lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas anggota kepolisian. Kehadiran Roedy sebagai Plh akan membantu dalam menangani masalah-masalah yang muncul serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di daerah tersebut.
Langkah Kapolda DIY ini disambut positif oleh berbagai pihak yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. Penegakan hukum yang berjalan sesuai prosedur adalah harapan masyarakat agar keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya penyimpangan.
Kisah Edy Setyanto dan Perjalanan Kariernya di Kepolisian
Edy Setyanto kelahiran Demak, Jawa Tengah, adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2000. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjabat sebagai Kapolres Berau di Kalimantan Timur, serta mempunyai pengalaman sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Kaltim. Edy juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jambi.
Sebagai seorang perwira polisi, Edy terkenal karena kemampuannya dalam menangani berbagai kasus dan berupaya menjaga keamanan di wilayah yang dipimpinnya. Beberapa kasus yang berhasil ditanganinya mencakup kecelakaan lalu lintas dan situasi darurat lainnya. Namun, penanganan kasus Hogi Minaya membawa tantangan baru dalam kariernya, yang justru berujung pada penonaktifan.
Kompetensi Edy dalam manajemen kepolisian dan interaksi dengan masyarakat menjadi nilai tambah selama menjabat. Kini, pasca penonaktifan, publik menantikan langkah seperti apa yang akan diambil oleh Edy dalam melanjutkan kariernya di Polda DIY. Apakah dia akan kembali mendapatkan kepercayaan untuk memimpin atau akan ada perubahan dalam trak kariernya?
Reaksi Publik dan Dampak Penonaktifan
Reaksi masyarakat dan berbagai pihak terhadap penonaktifan Edy Setyanto beragam. Beberapa pihak mendukung tindakan tegas dari Polda DIY untuk meningkatkan akuntabilitas di kepolisian, sementara yang lain menganggap bahwa penonaktifan ini mungkin terlalu cepat, terutama jika dilihat dari hasil audit yang belum selesai.
Ada kekhawatiran bahwa kejadian ini dapat memengaruhi rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian. Penegakan hukum yang transparan dan profesional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Tugas Polda DIY ke depan adalah membangun kembali kepercayaan tersebut.
Sementara itu, media terus meliput perkembangan kasus dan setiap langkah yang diambil oleh Polda DIY. Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga membuka jalan untuk perbaikan dalam institusi kepolisian ke depan.
