Pendahuluan
Kepala Desa Kohod, yang dikenal dengan inisial A, menjadi sorotan publik setelah Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengungkapkan keheranannya tentang gaya hidup Kades yang mengemudikan mobil mewah Rubicon. Pernyataan ini muncul dalam rapat antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi II DPR yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, pada 30 Januari 2025. Dede menegaskan bahwa bahkan anggota DPR sendiri belum tentu mampu membeli kendaraan seharga itu, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sumber kekayaan Kades Kohod.
Latar Belakang
Dalam pertemuan tersebut, Dede Yusuf memulai dengan menyoroti keunikan Desa Kohod, yang memiliki hak guna bangunan (HGB) terkait pagar laut yang cukup banyak, mencapai 263 bidang di lahan seluas 390 hektar. “Di desa lain di Kabupaten Tangerang, tidak ada yang memiliki HGB sebanyak itu,” jelas Dede. Hal ini mengundang rasa penasaran, mengapa Desa Kohod menjadi lokasi yang paling banyak memiliki HGB pagar laut, sementara tidak ada proyek strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah tersebut.
Pertanyaan Besar
Dede mengajukan beberapa pertanyaan penting. “Kenapa Desa Kohod bisa memiliki HGB sebanyak itu? Apakah ada hubungan antara Kades dan pengembang yang memudahkan penguasaan lahan?” tanyanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dalam pengelolaan lahan desa tersebut, dan berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan.
Reaksi Masyarakat
Berita tentang gaya hidup Kades Kohod dengan mobil Rubicon ini langsung memicu reaksi dari masyarakat. Banyak warga desa yang merasa heran dan mulai mempertanyakan sumber kekayaan Kades mereka. “Kami ingin tahu dari mana uangnya. Tidak semua orang di desa ini hidup sebaik itu,” ujar seorang penduduk setempat yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, beberapa warga lainnya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemimpin mereka. “Kami memilih Kades untuk memperjuangkan kepentingan kami, bukan untuk hidup mewah,” keluh seorang warga lain. Kekecewaan ini mencerminkan harapan masyarakat akan adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari pemimpin desa.
Dugaan Praktik Korupsi
Dede Yusuf tidak hanya menyoroti gaya hidup Kades, tetapi juga dugaan adanya praktik korupsi yang mungkin terjadi. “Ada kemungkinan permainan antara pengembang dan Kades yang menyebabkan situasi ini,” ungkapnya. Ini semakin memperkuat spekulasi bahwa kekayaan Kades bisa jadi berasal dari praktik yang tidak etis.
Masyarakat pun mulai mendiskusikan kemungkinan adanya kolusi antara Kades dan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan aset desa. “Kami berharap ada penyelidikan yang jelas mengenai hal ini,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Tindakan Pemerintah
Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah berjanji untuk melakukan investigasi terkait pengelolaan HGB dan kekayaan Kades. “Kami akan memeriksa semua dokumen dan izin yang ada untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi,” kata perwakilan Pemkab Tangerang. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.
Dede Yusuf juga meminta agar pemerintah daerah lebih ketat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. “Kami tidak ingin ada lagi kasus seperti ini yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kejadian di Desa Kohod ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan. “Jika ada yang tidak beres, harus ada sanksi tegas. Kami tidak ingin ada yang mengambil keuntungan dari posisi mereka,” tambah Dede.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Pemerintah harus lebih terbuka dalam hal pengelolaan keuangan desa. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” ungkap seorang aktivis yang peduli terhadap isu pemerintahan.
Implikasi Kebijakan
Kejadian ini juga berimplikasi pada kebijakan yang ada. Dede Yusuf menyatakan bahwa perlu ada regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan aset desa dan transparansi keuangan. “Kami akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. “Kita tidak ingin ada lagi kasus-kasus serupa yang merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
Kesimpulan
Kejadian di Desa Kohod ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan mempertanyakan setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengawasan dari masyarakat, diharapkan praktik-praktik tidak etis dalam pengelolaan keuangan desa bisa dicegah.
Kita semua perlu berperan aktif dalam menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Kejadian ini menjadi titik awal untuk mendorong perubahan positif di tingkat desa dan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.
