Peningkatan Status Kasus
Pada 22 November 2025, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan bibit nanas sebesar Rp 60 miliar ke tahap penyidikan. Hal ini diungkapkan setelah dilakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Penggeledahan ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan,” ungkap Rachmat Supriady, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel. Tindakan ini diambil setelah adanya laporan tentang potensi penyimpangan dalam proyek yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemprov Sulsel.
Pengadaan bibit nanas adalah bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian di region tersebut. Namun, besarnya nilai anggaran menimbulkan kecurigaan setelah munculnya indikasi adanya mark up dan pengadaan fiktif.
Lokasi Penggeledahan
Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi utama: Kantor Dinas Tanaman Pangan, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Gowa yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Di semua lokasi, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting.
“Berkas kontrak kerja, surat pertanggungjawaban keuangan, dan bukti transaksi menjadi fokus utama kami dalam penyelidikan ini,” lanjut Rachmat. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai peruntukan dana dan pelaksanaan proyek.
Salah satu dokumen yang disita adalah spesifikasi teknis mengenai bibit nanas yang seharusnya disediakan. “Kami ingin memastikan bahwa bibit yang dihasilkan sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak,” tambahnya.
Kecurigaan dan Dugaan Mark Up
Menurut informasi yang beredar, terdapat dugaan bahwa harga bibit yang dibayarkan jauh di atas harga pasar. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa mungkin ada praktik mark up yang merugikan keuangan negara. “Kami menduga adanya penyimpangan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ungkap Rachmat.
Penyelidikan ini memang memerlukan waktu, tetapi Kejati Sulsel berkomitmen untuk menuntaskan semua kemungkinan penyimpangan yang ada. “Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan lebih lanjut,” ujarnya.
Masyarakat juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan kasus ini. “Kami ingin tahu apakah uang kami digunakan dengan benar untuk kebutuhan rakyat,” ucap seorang petani lokal yang merasa terkena dampak dari proyek tersebut.
Reaksi dari Masyarakat dan Aktivis
Berita mengenai pengusutan ini mendapat respons positif dari masyarakat dan berbagai aktivis antikorupsi. Banyak yang berharap bahwa penyelidikan ini akan membawa keadilan dan memberi dampak positif bagi pengelolaan anggaran di masa mendatang.
“Sektor pertanian sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Jika ada korupsi di sini, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat,” jelas salah satu aktivis lingkungan. Mereka meminta agar proses penyidikan dilakukan transparan dan akuntabel.
Masyarakat mendukung langkah Kejaksaan dalam mengusut dugaan ini. “Korupsi harus diperangi di semua lini, termasuk di sektor pertanian. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan dengan baik,” tegasnya.
Dampak Ekonomi bagi Petani
Kasus korupsi ini memiliki implikasi yang luas bagi sektor pertanian, terutama bagi petani lokal yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah. “Dengan adanya penyimpangan dalam pengadaan bibit, banyak petani yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas,” ungkap seorang petani.
Harapan petani adalah agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. “Kami tidak ingin melihat lagi kasus-kasus seperti ini di masa depan. Kami butuh jaminan bahwa anggaran digunakan sebaik mungkin,” tambahnya.
Kepada para petani, aparatur pemerintah harus memastikan bahwa program-program pengadaan berjalan sesuai dengan semestinya. “Kalau tidak, siapa yang akan dirugikan? Kami,” tegasnya.
Kolaborasi Antar Lembaga
Dalam rangka mengatasi masalah ini, kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan. Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga antikorupsi harus bekerja sama untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa. “Kami tidak bisa mengandalkan satu lembaga saja,” ujar seorang akademisi yang aktif dalam isu korupsi.
Edukasi kepada publik tentang pentingnya pengawasan anggaran juga harus dilakukan, agar masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui ke mana uang mereka digunakan,” tambahnya.
Masyarakat sangat mungkin berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. “Kami ingin menjadi bagian dari proses ini. Jika kami melihat ada yang tidak beres, kami akan angkat bicara,” lanjutnya.
Harapan untuk Penyelesaian Kasus
Pihak Kejaksaan diharapkan dapat bertindak cepat dan tegas untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan baik. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi.
Diharapkan juga, penyidikan yang dilakukan akan membawa pada penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas tindakan korupsi di proyek ini. “Kita perlu menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian ini,” ucap seorang anggota DPRD.
Keberanian untuk mengusut tuntas dan menuntut para pelaku korupsi akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Setiap tindakan korupsi harus dihadapi dengan tindakan hukum yang tegas,” tegasnya.
Pentingnya Sistem Pengadaan yang Transparan
Kasus pengadaan bibit nanas ini menjadi kesempatan untuk mendorong reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. “Kami perlu membuat perubahan untuk memastikan tidak ada lagi kasus serupa yang muncul ke permukaan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Reformasi prosedur pengadaan, peningkatan kompetensi SDM, serta transparansi dalam proses tender sangat penting. “Hanya dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat dipercaya dalam pengelolaan anggaran,” imbuhnya.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. “Kami ingin setiap orang berkontribusi dalam mengadili kesalahan dan ketidakpastian dalam penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Kesimpulan: Keadilan Harus Ditegakkan
Kasus dugaan korupsi bibit nanas ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Kejaksaan berperan besar dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa uang negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengusutan yang transparan dan akuntabel, diharapkan akan ada perbaikan dalam sistem pemerintahan. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama semua pihak korban kejahatan ini bisa teratasi dan kepercayaan masyarakat kembali tumbuh,” tutup seorang aktivis.
Akhirnya, harapan agar kasus ini berujung pada perbaikan dalam pengelolaan program pertanian dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan sangat penting untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.
