Rencana pemerintah untuk menjatuhkan sanksi hingga memblokir Cloudflare memicu perhatian luas karena layanan tersebut telah menjadi bagian penting dari infrastruktur internet Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara matang, mengingat Cloudflare digunakan ribuan situs legal yang setiap hari diakses masyarakat, termasuk layanan publik dan sektor usaha.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa Cloudflare belum memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain itu, Cloudflare disebut turut dimanfaatkan oleh banyak situs judi online untuk menyamarkan server asli. Pemerintah memberikan tenggat empat belas hari kerja agar Cloudflare melakukan pendaftaran resmi sebelum sanksi administratif diberikan, termasuk opsi pemutusan akses.
Afif Hidayatullah dari ITSEC Asia menjelaskan bahwa persoalan inti terletak pada domain situs judi online yang selalu berganti dan bukan pada penyedia infrastruktur seperti Cloudflare. Ia menilai bahwa memutus akses Cloudflare akan membuat ribuan situs legal justru ikut terdampak. Menurutnya, efek samping yang muncul bisa jauh lebih besar dibanding manfaat yang ingin dicapai dari upaya penindakan judi online.
Cloudflare sendiri berperan menyediakan Content Delivery Network yang mempercepat akses internet dengan mengambil konten dari server terdekat. Di samping itu, layanan ini juga menawarkan perlindungan serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS cepat, mitigasi bot, serta reverse proxy yang menyembunyikan alamat server asli. Fitur fitur tersebut membuat Cloudflare digunakan oleh lembaga pemerintah, perbankan, kampus, perusahaan besar, hingga startup.
Afif menegaskan bahwa pemblokiran Cloudflare dapat memicu gangguan langsung pada banyak layanan yang digunakan masyarakat. Hilangnya server cache dapat menyebabkan kecepatan internet menurun, sementara sejumlah layanan publik dapat mengalami kegagalan akses. Situs transaksi keuangan dapat menjadi lambat, marketplace terganggu, dan beberapa aplikasi online dapat gagal dibuka karena kehilangan jalur distribusi konten yang biasanya disediakan oleh Cloudflare.
Ia memperkirakan gangguan akan terasa dalam waktu singkat jika pemblokiran diberlakukan. Pengguna internet dapat menghadapi waktu muat halaman yang lebih lama, koneksi yang tidak stabil, dan kegagalan saat membuka situs tertentu. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pengguna umum, tetapi juga sektor usaha yang membutuhkan koneksi stabil untuk layanan harian.
Dalam skenario terburuk, stabilitas internet nasional dapat mengalami penurunan. Tanpa perlindungan keamanan dari Cloudflare, sejumlah situs rentan terhadap serangan otomatis. Risiko ini menjadi perhatian utama bagi sektor finansial dan e commerce yang biasanya bergantung pada perlindungan Cloudflare. Hilangnya lapisan keamanan membuat situs yang mengelola data sensitif lebih mudah terkena serangan, yang kemudian dapat memengaruhi kepercayaan pengguna.
Afif menilai bahwa kewajiban pendaftaran PSE bersifat administratif dan tidak serta merta mencegah situs judi online memanfaatkan layanan Cloudflare. Domain ilegal dapat terus bermunculan dengan cepat. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk bekerja sama secara langsung dengan Cloudflare. Melalui mekanisme resmi yang telah digunakan banyak negara, Cloudflare dapat menutup domain bermasalah tanpa mengganggu layanan legal.
Kerja sama resmi ini dinilai lebih efisien karena dapat menargetkan konten berisiko secara langsung dan tidak mengorbankan stabilitas infrastruktur internet nasional. Dengan dasar hukum yang jelas, Cloudflare dapat membantu pemerintah menangani penyalahgunaan layanan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa status PSE penting untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi penanganan konten terlarang. Pemerintah menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan platform global yang menunjukkan komitmen terhadap peraturan Indonesia. Pengguna Cloudflare diimbau mulai mempersiapkan langkah antisipasi jika kebijakan pembatasan akhirnya diberlakukan.
Keputusan pemerintah setelah masa tenggat akan menentukan masa depan akses Cloudflare di Indonesia. Pengamat mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut infrastruktur internet harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Cloudflare telah menjadi bagian dari banyak layanan digital yang digunakan jutaan orang. Karena itu, pendekatan yang matang dan terukur diperlukan agar penanganan situs ilegal tidak menimbulkan gangguan yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia usaha.
