Jakarta – Kebocoran data enam juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data milik Presiden Joko Widodo, mengejutkan banyak pihak. Kejadian ini diduga melibatkan peretas bernama Bjorka. Presiden segera meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera melakukan tindakan cepat.
Jokowi menegaskan bahwa mitigasi terhadap kebocoran data ini harus segera dilakukan agar dampaknya tidak meluas. Dia menginstruksikan Kemenkominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk bekerjasama dalam menangani kasus ini secepat mungkin.
“Saya sudah meminta Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera melakukan mitigasi secepatnya,” ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Menurut Presiden, kebocoran data seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Ia menyebutkan bahwa lemahnya keamanan data, termasuk penggunaan kata sandi yang mudah ditebak dan penyimpanan data yang kurang aman, menjadi penyebab utama insiden ini.
“Kejadian ini bisa terjadi karena penggunaan password yang kurang aman atau penyimpanan data yang tidak teratur. Ini membuka celah bagi peretas,” katanya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan turut menanggapi kasus ini dengan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebocoran data. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki sistem keamanan guna mencegah kebocoran lebih lanjut.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran data yang beredar,” kata Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rabu (18/9/2024).
Isu ini mencuat setelah pakar keamanan siber, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor meliputi NIK, alamat, nomor telepon, dan email. Harga jual data ini mencapai sekitar Rp 150 juta.
“Data yang bocor mencapai 6 juta NPWP dengan harga sekitar Rp 150 juta,” ungkap Teguh melalui akun media sosialnya.
Insiden ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius dalam menjaga keamanan data pribadi. Langkah-langkah pengamanan harus ditingkatkan agar kebocoran data seperti ini tidak terulang di masa mendatang.
