H2: Laporan Akhir Tahun Polda Kepri
Pada tanggal 31 Desember 2025, Polda Kepulauan Riau (Kepri) merilis laporan tahunan yang mencengangkan terkait pemecatan anggota Polri. Sebanyak 15 personel harus dipecat melalui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pemecatan ini didominasi oleh kasus disersi dan penyalahgunaan narkoba, yang menjadi masalah besar bagi institusi.
“Sepanjang tahun ini, ada penurunan jumlah pemecatan dibandingkan tahun lalu, di mana 26 anggota diberhentikan. Walaupun demikian, kami tetap harus waspada dan berusaha untuk memperbaiki kondisi ini,” ujar Asep. Penurunan angka pemecatan menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan disiplin anggota terus dilakukan, meskipun tantangan yang dihadapi tetap signifikan.
Kapolda menambahkan bahwa perbaikan harus dilakukan secara berkesinambungan agar setiap anggota sadar akan tanggung jawab serta dampak dari tindakan tidak etis. “Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,” jelasnya.
H2: Statistik Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin
Berdasarkan data dari Bidpropam Polda Kepri, pelanggaran kode etik dan disiplin anggota juga menunjukkan tren penurunan. Pelanggaran kode etik tercatat sebanyak 95 kasus pada tahun 2024, namun menurun menjadi 77 kasus di tahun 2025. Pelanggaran disiplin mengalami penurunan dari 68 kasus menjadi 27 kasus.
“Penurunan angka pelanggaran kode etik dan disiplin ini adalah indikasi dari peningkatan kesadaran etika di kalangan anggota,” kata Asep. Dia menekankan bahwa pengawasan rutin dan operasi penegakan disiplin telah dirintis untuk mencapai tujuan ini.
Namun, meskipun angkanya menurun, Kapolda tidak menganggap hal ini sebagai prestasi. “Kami menyadari masih ada potensi pelanggaran yang perlu ditangani. Pengawasan terus kami lakukan secara konsisten,” ujarnya tegas.
H2: Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Salah satu isu paling mengkhawatirkan yang dihadapi Polda Kepri adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota. Kombes Eddwi Kurniyanto, Kabid Propam Polda Kepri, mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran yang paling mendominasi, baik dalam keterlibatan langsung maupun hasil tes urine yang positif.
“Penyalahgunaan narkoba merusak reputasi institusi kami. Kami berkomitmen untuk menangani masalah ini secara serius,” jelas Eddwi. Dia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Kasus narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat. “Kami ingin masyarakat mempercayai kami, dan kami tidak bisa membiarkan tindakan ini berlangsung tanpa konsekuensi,” ungkap Eddwi, menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas.
H2: Isu Desersi yang Meningkat
Di samping penyalahgunaan narkoba, desersi juga menjadi isu krusial di Polda Kepri. Desersi mengacu pada anggota yang meninggalkan tugas tanpa izin, dan hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi institusi. Eddwi menyatakan bahwa desersi ini sering kali disebabkan oleh tekanan mental yang dialami oleh anggota.
“Kami menyadari bahwa dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, ada anggota yang mungkin merasa terdesak. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memberikan dukungan yang mereka perlukan,” katanya. Polda berusaha membangun sistem yang lebih baik untuk menangani kesehatan mental dan kesejahteraan anggota.
Desersi dapat merusak integritas keseluruhan institusi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai dan memiliki dukungan yang diperlukan. Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam situasi ini,” jelas Eddwi.
H2: Pengawasan dan Kontrol Sosial
Kapolda Asep juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam unit kepolisian. “Pengawasan internal akan terus dilakukan oleh satuan-satuan seperti Propam dan Inspektorat. Kami berharap dengan pengawasan yang lebih baik, pelanggaran dapat diminimalkan,” ungkapnya.
Tak hanya dari dalam, pengawasan juga harus datang dari luar. “Kami berterima kasih kepada masyarakat dan media yang telah berperan aktif dalam mengawasi polisi. Laporan dari masyarakat sangat berharga untuk membantu kami menemukan pelanggaran,” jelas Asep.
Hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat menjadi sangat penting. “Kami ingin masyarakat merasa bahwa mereka memiliki peran dalam menjaga integritas kami. Dengan. kontrol sosial yang baik, semua bisa lebih terawasi,” ucapnya.
H2: Pendidikan dan Pelatihan Kualitas Anggota
Salah satu langkah untuk mengurangi pelanggaran di kalangan anggota adalah melalui program pendidikan dan pelatihan. “Kami ingin setiap anggota memahami dengan baik tanggung jawab mereka, serta bagaimana menjalankan tugas dengan beretika,” tambah Kombes Eddwi.
Program pelatihan akan mencakup berbagai aspek penting, termasuk penegakan hukum yang sesuai, etika kepolisian, dan cara menangani situasi yang sulit. “Dengan pengetahuan yang lebih baik, kami percaya anggota akan mampu bertindak dengan bijak,” ujarnya.
Pelatihan ini juga akan membantu mencegah masalah kesehatan mental yang dapat menyebabkan tindakan desersi atau penyalahgunaan narkoba. “Kami menginginkan polisi yang tidak hanya kuat dalam fisik tetapi juga kuat mental,” tegas Asep.
H2: Kesiapan Menghadapi Tantangan Mendatang
Menyadari tantangan yang masih ada, Polda Kepri berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan disiplin dan integritas. “Kami harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada dan melakukan proses evaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan ini,” ungkap Asep.
Dia menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk menciptakan budaya kepatuhan dan disiplin yang tinggi di dalam Polri. “Perubahan harus diiringi dengan tindakan nyata. Kami harus terus berupaya menjadi lebih baik,” kata Eddwi.
Dari sudut pandang masyarakat, harapan itu cukup besar. “Kami ingin melihat bahwa upaya-upaya ini benar-benar diimplementasikan dan tidak hanya menjadi kata-kata manis,” kata Rudi, seorang pengamat lokal.
H2: Pesan untuk Anggota Polri
Kapolda Asep menyampaikan pesan kepada seluruh anggotanya agar terus disiplin dan tidak terlibat dalam pelanggaran. “Kami mendukung setiap anggota, tetapi tidak ada tempat bagi mereka yang melanggar,” ujarnya.
“Masyarakat berhak mendapatkan penegak hukum yang bersih dan berintegritas. Mari kita jaga hubungan ini demi kebaikan bersama,” kata Eddwi. Penting bagi anggota untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif.
Dalam konteks ini, banyak masyarakat berharap agar Polri dapat bekerja sama dengan mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. “Kami ingin Polri yang bersih dan bisa menjadi teladan,” ucap Siti, seorang aktivis masyarakat.
H2: Penutup dan Harapan Masa Depan
Melihat kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Polda Kepri, ada harapan besar untuk perbaikan ke depan. “Kami berkomitmen untuk menjadikan Polda Kepri sebagai institusi yang dapat diandalkan dan dihormati,” tutup Kapolda Asep.
Perjalanan menuju pembenahan tidaklah mudah, namun tekad untuk menjadi lebih baik adalah langkah yang diperlukan. Dengan dukungan dari masyarakat, diharapkan Polda Kepri akan mampu mengatasi setiap tantangan yang ada dan tidak terjebak dalam masalah yang sama di masa depan.
Seiring dengan penegakan disiplin, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi dengan masyarakat, Polda Kepri berharap bisa menciptakan citra yang lebih positif dan membangun kepercayaan. “Kami berusaha untuk tidak mengecewakan masyarakat kami,” kata Asep, menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas sebagai penegak hukum yang sejati.
